Fadli Zon: Jelas Tindakan Diskriminasi Hukum ada 4 Kejanggalan Proses Pemanggilan Anies Baswedan ke PMJ

Perontokbandartogel.com– Soal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta menanggapi kasus tersebut, lantaran diduga mendukung acara maulid nabi dan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab, Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya , ini tidak wajar menurut Fadli Zon.

Pada hari Rabu, 18 November 2020, melalui kanal Youtube Fadli Zon Official yang rilis, diberikan tanggapannya oleh Fadli Zon. Dalam menjerat pelanggaran hukum terkait protokol kesehatan Fadli Zon menyebut adanya tebang pilih .

Banyak kasus-kasus kerumunan yang disoroti Fadli massa seperti halnya kampanye Pilkada, tidak diprotes. Selain itu, pada saat demo besar-besaran menolak Omnibus Law yang menimbulkan kerumunan massa juga tidak ada tanggapan.

Baca Juga : NIKITA MIRZANI LANGSUNG TERSANDUNG KASUS PENGANIAYAAN PADAHAL BARU HITUNGAN JAM HINA HABIB RIZIEK SHIHAB

“Tetapi ada semacam tindakan yang janggal yang menurut saya diskriminatif ketika berkaitan dengan kepulangan HRS dan acara maulid Nabi juga pernikahan putri HRS,”  ucap  Fadli.

Menurut Fadli hal in ada tiga aspek diskriminatif. Pertama, sebagai klarifikasi yang disebut dari pemeriksaan itu, padahal kita tidak mengenal dalam konsep hukum istilah klarifikasi terkait UU karantina kesehatan. 

Menurut Fadli yang lebih lucu lagi, yang mana hal ini menunjukkan kejanggalan dalam proses hukum klarifikasi tersebut ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Kedua, menurut Fadli, pemanggilan Anies Baswedan ini tidak tepat karena Anies bukan pihak yang melakukan pelanggaran, justru posisinya adalah sebagai pengawas. 

Dibaca Juga :Agar Gubernur Tak Langgar Aturan Sendiri Instruksi dari Tito

Dan terkait tugasnya untuk mengawasi, Gubernur DKI sudah melakukan berbagai macam upaya termasuk pemberian sanksi yaitu denda 50 juta dan sudah dipenuhi pula oleh HRS.

“Jadi untuk melakukan penegakkan hukum sudah ada upayanya,” kata Fadli.

Yang ketiga, ketentuan pidana tidak relevan lagi digunakan untuk UU Karantina Kesehatan yang termuat dalam pasal 90-95. 

“Karena UU itu dibuat tahun 2018 yang mana situasi pandemi seperti ini akan terjadi saat itu kita tidak pernah menyangka ” kata Fadli.

Menurut Fadli, termasuk suatu hal yang tidak bisa dihindari untuk kerumunan itu. Berkumpul mengadakan maulid nabi juga termasuk kerumunan yang sulit dihindari karena berkaitan dengan agama dan keyakinan.

“Karena bisa dianggap adanya pembatasan nanti bila dicegah terhadap hak warga Negara melakukan ibadah agamanya” kata Fadli

Maka, dalam kasus tersebut tidak ada pasal-pasal yang tepat untuk menunjukan pemidanaan. menurut Fadli.

Lalu yang keempat, Kasus ini harusnya tidak ada kaitannya dengan polisi. seharusnya menjadi urusan pemerintahan tentang urusan dengan Gubernur DKI Jakarta 

Seharusnya apalagi, dalam konteks Forkopinda Kapolda itu berada dibawah kekuasaan Gubernur,.

Maka seharusnya akan menjadi kewenangan Kemendagri jika ada permasalahan dengan Gubernur. Yang berhak menindaklanjuti Gubernur Anies Baswedan, Kemendagri lah, Menurut Fadli.

Menurut Fadli, jika tata kelola tersebut dicampur aduk maka akan menimbulkan proses hukum yang amburadul. 

Fadli menyimpulkan segala tindakan diskriminatif dan tebang pilih yang didasari kebencian dan sentiment pribadi hanya akan menimbulkan kegaduhan baru.

Dibaca Juga :

• Anies Baswedan Soal Kerumunan di Jakpus dan komentar Pedasnya
• Soal Massa Rizieq, Selasa Polda Metro Jaya Periksa Anies
• Laporan Terhadap Nikita Mirzani oleh Forum Pecinta Ulama Ditolak Polisi
• Nexonbet Your Trusted Betting Partner
• PREDIKSI SYAIR SINGAPURA POOLS HARI INI
• KUMPULAN SYAIR SGP