Di Era Jokowi 4 Alasan Kemunduran Demokrasi di Beberkan Fadli Zon

JAKARTA- Sepanjang tahun 2020 terkait kualitas demokrasi yang dianggap semakin merosot, anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon memberikan 4 catatan buruk bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pertama menurut Fadli Zon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), karena kekuasaan Jokowi menjadikan dua lembaga negara sebagai ikon demokrasi menjadi mandul.

“Seorang profesor Kajian Asia Tenggara di Universitas Michigan, Allen Hicken mengatakan, yang jadi ikon demokrasi di Indonesia ada dua lembaga penting, dan keduanya, menurut Hicken, di bawah pemerintahan Jokowi telah dikooptasi dan dimandulkan fungsinya. Kedua lembaga itu adalah KPK dan MK,” kata Fadli Zon, Jumat (01/01/2021).

Kata Fadli Zon, menjelang Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, Sesudah UU MK direvisi, keputusan MK tak lagi bersifat mengikat DPR dan Pemerintah, Pemerintah dan DPR sebelumnya telah mensahkan revisi UU KPK dan UU MK..

Yang kedua, sejumlah indikator vital terjadi penurunan dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Meskipun secara agregat membaik indeks demokrasi Indonesia, ada beberapa variabel vital yang skornya justru turun menurut BPS (Badan Pusat Statistik).

“Ini adalah variabel yang skornya paling anjlok (1) kebebasan berbicara (turun dari 66,17 poin pada 2018 menjadi 64,29 poin pada 2019), (2) kebebasan berkumpul (turun dari 82,35 poin menjadi 78,03 poin), (3) peran partai politik (turun dari 82,10 poin menjadi 80,62 poin), dan (4) Pemilihan umum yang bebas dan adil (turun dari 95,48 poin menjadi 85,75 poin),” ungkapnya.

Dia menilai, bukan hanya telah memperbesar kekuasaan Presiden untuk perppu Corona dan Omnibus Law Cipta Kerja di bidang legislatif, tapi juga memperbesar kekuasaan Presiden di bidang yudikatif.

“Ini kemunduran demokrasi adalah cermin yang sangat kentara” kata Fadli.

Dibaca Juga :