Jakarta – Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta terkait  masalah banjir Ibu Kota memohon pemerintah pusat turun tangan menanganinya. Menurutnya bukan sekadar tanggung jawab Pemprov DKI atas permasalahan banjir ini.

Hasbiallah menyatakan perlu koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah kota-kota penyangga Jakarta serta pemerintah pusat dalam penanganan banjir di Jakarta, DKI.

Ia menyoroti mengenai pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Bogor tentang kinerja Kementerian PUPR. Menurutnya, setidaknya banjir di Jakarta lebih terkendali jika pembangunan dua bendungan itu rampung.

“Yang menentukan jalan atau tidaknya pembangunan bendungan yang besar itu dari pemerintah pusat untuk bendungan di Ciawi situ, PUPR. Tapi sampai sekarang jalan atau tidak bisa dicek,” ucapnya.

Sementara itu, Fraksi PSI meminta dalam rangka penanggulangan banjir Kepala Dinas Sumber Daya Air Jakarta, Yusmada Faizal untuk memperbaiki komunikasi dengan Kementerian PUPR.

Menurut Justin, beberapa tahun belakangan kerja sama kurang lancar antara Pemprov DKI dan Kementerian PUPR.

“Saya mendengar mengenai rencana pembangunan di Jakarta, Kementerian PUPR sulit mengajak Pemprov DKI untuk berkoordinasi. Saya harap demi kepentingan rakyat banyak Pak Gubernur dan jajarannya meninggalkan ego pribadi,” imbuh Justin.

Ia mengatakan Kementerian PUPR beberapa proyek penanganan banjir Jakarta sedang dilaksanakannya. Di hulu, yang akan mengurangi debit air sebesar 30 persen dengan terdapatnya pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi.

Sementara, di hilir ada pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong yang mampu mengalirkan air 50 meter kubik per detik dengan anggaran senilai Rp497,2 miliar. Proyek pembangunan tanggul pantai dan normalisasi sungai ialah proyek lainnya yang dijalankan Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyinggung dalam pengendalian banjir di Ibu Kota dan daerah sekitarnya mengenai tanggung jawab Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil.

Menurut Riza, Sofyan seharusnya memimpin penanganan banjir tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur seperti tertuang dalam Perpres Nomor 60 tahun 2020.

Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Teuku Taufiqulhadi mengatakan ia khawatir pemerintah daerah tak memiliki pekerjaan apabila penanganan banjir sepenuhnya diambil alih ATR/BPN dan pihaknya tak masalah menjadi koordinator penanganan banjir di Jabodetabek.

Dibaca Juga :
PREDIKSI SYAIR SINGAPURA POOLS HARI INI
KUMPULAN SYAIR SGP
JADWAL PERTANDINGAN SEPAK BOLA

ADMIN

By ADMIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by Live Score & Live Score App